Data Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2014

Formulir SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi atas 3, yaitu:

1. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770;

2. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 S dan;

3. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.

Penjelasan :

1. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang sumber penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah Formulir 1770 yang terdiri dari Induk dan lampiran (1770 – I,1770 – II,1770 – III, dan 1770 – IV).

Formulir 1770 – IV isinya adalah “harta pada akhir tahun”, “kewajiban/ utang pada akhir tahun” dan “susunan anggota keluarga”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data harta yang dimiliki Wajib Pajak dan daftar posisi hutang Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun pajak. Untuk diperhatikan bahwa Wajib Pajak dilarang melaporkan sebagian hartanya, karena bertentangan dengan pernyataan di dalam SPT Tahunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yaitu “dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas”.

Formulir 1770 – III isinya adalah:

  • Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final;
  • Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
  • Penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah.

Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data penghasilan yang berasal dari tabungan atau deposito atau obligasi, saham, atau penjualan tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan dan lainnya termasuk penghasilan dari istri yang bekerja pada satu pemberi kerja (kantor).

Formulir 1770 – II isinya adalah “daftar pemotongan/ pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/ dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data penghasilan yang dipotong/dipungut pajaknya (PPh) oleh pemberi penghasilan.

Formulir 1770 – I isinya adalah:

  • Penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan;
  • Penghitungan penghasilan neto dalam negeri yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
  • Penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final);
  • Penghasilan dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).

Formulir 1770 Induk (halaman terdepan) isinya adalah identitas dan penghasilan neto (angka-angkanya berasal dari lampiran 1770), penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, hasil penghitungan PPh, daftar lampiran serta pernyataan Wajib Pajak yang disertai tanda tangannya.

Untuk mengisi bagian formulir 1770 Induk ini cukup melihat hasil pengisian pada lampiran 1770 dan menghitung keseluruhan besarnya PPh terutang.

2. Formulir SPT Tahunan PPh bagi Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/ atau penghasilan Iainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah formulir SPT Tahunan 1770 S yang terdiri dari induk dan lampiran (1770 S – I, dan 1770 S – II).

Formulir 1770 S – II isinya adalah “penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final”, “daftar harta pada akhir tahun”, “daftar kewajiban/utang pada akhir tahun” dan “daftar susunan anggota keluarga”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data harta yang dimiliki Wajib Pajak dan daftar posisi hutang Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun pajak. Kemudian melihat data penghasilan yang berasal dari tabungan atau deposito atau obligasi, saham, atau penjualan tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan dan lainnya termasuk penghasilan dari istri yang bekerja pada satu pemberi kerja (kantor) serta penghasilan dari anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dengan orang tuanya.

Formulir 1770 S – I isinya adalah “penghasilan neto dalam negeri lainnya”, “penghasilan yang tidak termasuk objek pajak” dan “daftar pemotongan/ pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat apakah ada penghasilan lain yang diperoleh selain dari penghasilan sebagai karyawan, misalnya penghasilan dari sewa alat-alat atau kendaraan atau aset lainnya diluar sewa tanah dan/atau bangunan. Di samping itu, bila ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalnya warisan dan sumbangan yang memenuhi syarat, juga harus diisi dalam lampiran ini.

Formulir 1770 S Induk (halaman terdepan) isinya adalah identitas dan penghasilan neto (angka-angkanya berasal dari lampiran 1770 S), penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, hasil penghitungan PPh, daftar lampiran serta pernyataan Wajib Pajak yang disertai tanda tangannya.

Untuk mengisi bagian formulir 1770 S Induk ini cukup melihat hasil pengisian pada lampiran 1770 S dan menghitung keseluruhan besarnya PPh terutang (cara penghitungan sama dengan di atas yang untuk formulir 1770).

3. Formulir SPT Tahunan PPh bagi Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,- dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi, adalah formulir

SPT Tahunan 1770 SS yang hanya satu lembar saja. Formulir 1770 SS ini sangat sederhana sekali yaitu hanya mengisi identitas dan jumlah keseluruhan harta dan kewajiban pada akhir tahun dan tanda tangan Wajib Pajak. Formulir ini tidak berdiri sendiri tetapi harus melampirkan bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pemberi kerja.

Pengisian SPT Tahunan PPh pada dasarnya tidaklah sulit, yang terpenting sebelum mengisi, buku petunjuknya harus dibaca serta data yang akan dilaporkan harus dipersiapkan. Khusus untuk Orang Pribadi, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengisi SPT Tahunan PPh adalah:

1. Formulir dipersiapkan. Formulir SPT Tahunan PPh dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau dapat mengunduh (men-download) di website http://www.pajak.go.id.

2. Data yang akan dilaporkan dipersiapkan. Bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja termasuk pensiunan dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp 60.000.000,- setahun dan tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi:

  • Bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan (formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja;
  • Rekapitulasi jumlah harta dan kewajiban/ utang.
  • Bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya atau mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final:
  • Bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan;
  • Rincian penghasilan lainnya selain yang berasal dari pekerjaan (apabila ada);
  • Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh Departemen Agama, atau pembayaran Fiskal Luar Negeri;
  • Rincian harta dan kewajiban/hutang, misalnya untuk rumah dan tanah lihat SPPT PBB-nya, kendaraan Iihat BPKB-nya, dan dokumen lainnya yang menunjukkan kepemilikan harta.
  • Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga.
  • Bagi orang pribadi yang penghasilannya bersumber antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan dari satu atau lebih pemberi kerja serta penghasilan lainnya, yang menyelenggarakan pembukuan atau dengan norma penghitungan penghasilan neto:
  • Neraca dan Laporan Laba Rugi (bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan) atau Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto (bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan);
  • Bukti pemotongan PPh atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (apabila ada penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan);
  • Rincian penghasilan selain yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
  • Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh Departemen Agama;
  • Pembayaran Fiskal Luar Negeri;
  • Pembayaran angsuran PPh Pasal 25;
  • Daftar Harta dan Kewajiban/hutang, misalnya untuk rumah dan tanah cukup melihat SPPT PBB-nya, untuk kendaraan Iihat BPKB-nya, dan dokumen lainnya yang menunjukkan kepemilikan harta;
  • Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga dan Surat Pemberitahuan Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

3. Mengisi SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya;
  • Cara pengisian adalah dimulai dari halaman terakhir dan dilanjutkan ke halaman berikutnya, misalnya dari Formulir 1770 IV dilanjutkan ke 1770 III dan seterusnya dan terakhir halaman depan atau formulir induk
  • Pada setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP dan tahun pajaknya;
  • Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah;
  • Sebelum SPT dikirim/disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui tempat lain yang ditunjuk, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT disampaikan ke KPP dan bukti pembayaran tersebut dilampirkan pada SPT tersebut;
  • Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret).

Pastikan SPT Tahunan PPh WP OP Anda telah memenuhi beberapa hal berikut:

  1. Mencantumkan Identitas Diri (NPWP, Nama, dan Alamat lengkap dan jelas);
  2. Membubuhkan tanda tangan pada SPT Induk (atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus);
  3. Mengisi SPT Tahunan lengkap dan jelas (SPT Induk, Lampiran Umum, dan Lampiran Khusus).

Agar SPT Tahunan PPh WP OP memenuhi kriteria SPT lengkap, dokumen apa sajakah yang harus disertakan pada SPT Tahunan?

No

Kelengkapan SPT Tahunan WP OP

Formulir 1770

Formulir 1770 S

Formulir 1770 SS

1.

Identitas Diri (NPWP, Nama dan Alamat lengkap dan jelas)

2.

Tanda Tangan pada SPT Induk

3.

SPT Tahunan lengkap dan jelas (SPT Induk, Lampiran Umum dan Lampiran Khusus)

4.

Bukti Pelunasan (SSP) apabila SPT Berstatus Kurang Bayar

O

5.

LaporanKeuangan apabila menggunakan Pembukuan

O

O

6.

Pernyataan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Netto serta Keterangan Perkiraan apabila menggunakan Pencatatan

O

O

7.

Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang disyaratkan (Formulir 1721-A1/ Formulir 1721-A2, Bukti Potong PPh Pasal 21/22/23, Fotokopi Kartu Keluarga, dan lain-lain)

8.

Daftar Harta dan Kewajiban pada Akhir Tahun lengkap

9.

Lembar Informasi pada Amplop SPT Tahunan berisikan:

  • NamaWajib Pajak
  • NPWP
  • Tahun Pajak
  • Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
  • Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-…)
  • Perubahan Data
  • NomorTelepon
  • Pernyataan
  • Tanda TanganWajib Pajak

Orang Pribadi yang karena perbuatannya (sengaja mengisi SPT Tahunan tidak benar dan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

wpid-spt-1770

Perhitungan pajak dalam jual beli tanah

Pada saat melakukan jual-beli tanah dan bangunan, baik pembeli maupun penjual tentu akan dikenakan pajak. Penjual akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas uang pembayaran harga tanah yang diterimanya, sedangkan Anda, misalnya, sebagai pembeli akan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak atas tanahnya. Nah, sudah tahu cara menghitungnya?

Perlu diketahui, BPHTB dikenakan bukan hanya pada saat terjadinya jual-beli tanah, melainkan juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti tukar-menukar, hibah, waris, pemasukan tanah ke dalam perseroan, dan lain-lainnya. Pada transaksi jual-beli tanah, yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu, yaitu pembeli.

Dalam rangka pembayaran BPHTB oleh Anda sebagai pembeli, dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP dalam jual beli tanah ini adalah harga transaksi. Ini jelas berbeda, misalnya, dengan tukar menukar, hibah atau warisan, yang dasar NPOP-nya menggunakan nilai pasar (Nilai Jual Objek Pajak/NJOP).

Nilai Perolehan Obyek Pajak atau harga transaksi bisa lebih besar atau bisa juga lebih kecil dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tergantung dari kesepakatan penjual dan pembeli. Terkadang, harga transaksi itu bisa juga sama dengan nilai NJOP.

Namun, apabila harga transaksi lebih kecil dari NJOP, maka yang menjadi dasar penentuan NPOP adalah nilai NJOP. Sebaliknya, jika harga transaksi lebih besar dari NJOP, maka nilai penentuan NPOP berdasarkan harga transaksi tersebut, yaitu nilai paling tinggi di antara NPOP dan NJOP.

NPOPTKP

Selain NPOP dan NJOP, faktor lain perlu Anda perhatikan dalam menentukan besarnya BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

Contohnya? Jika harga transaksi tanah Rp 100.000.000, maka sebelum harga transaksi tersebut dikenakan tarif BPHTB (5 persen), terlebih dahulu harga transaksi itu dikurangi NPOPTKP. Misalnya. dikurangi NPOPTKP sebesar Rp 80.000.000 untuk daerah DKI Jakarta. Hal ini akan membuat nilai pajak pembeli lebih kecil dibandingkan nilai pajak penjual, karena penjual tidak dikenakan NPOPTKP.

Contoh menghitung BPHTB

Tentunya, setiap daerah memiliki penetapan NPOPTKP berbeda-beda, tergantung peraturan daerah tersebut. Untuk wilayah DKI Jakarta misalnya, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000 untuk transaksi jual beli tanah dan Rp 350.000.000 untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah.

Anda membeli tanah milik si A dengan nilai jual beli sebesar Rp 200.000.000. Maka, pajak penjual dan pajak pembeli adalah sebagai berikut:

Pajak Pembeli (BPHTB)

  • NPOP: Rp 200.000.000
  • NPOPTKP: Rp 80.000.000
  • NPOP Kena Pajak : Rp 120.000.000
  • BPHTB: : 5 % x Rp 120.000.000 = Rp 6.000.000

Pajak Penjual (PPh)

  • NPOP: Rp 200.000.000
  • NPOP Kena Pajak: Rp 200.000.000
  • PPh: 5% x Rp 200.000.000 = Rp 10.000.000

 

timthumb

Apakah boleh pengobatan medis karyawan dimasukkan dalam komponen PPh 21..?

Tanya : 

Perusahaan saya memberikan fasilitas pengobatan ditanggung perusahaan 85% dan 15% ditanggung karyawan,

Pelaksanaan, karyawan harus berobat di RS/klinik rujukan perusahaan yang sudah bekerjasama dengan perusahaan, dan karyawan diwajibkan membawa surat rujukan berobat ke RS rujukan perusahaan,
dan pada akhir bulan setiap ada transaksi berobat RS , perusahaan memasukan biaya berobat yang ditanggung 85% dimasukan ke penghasilan karyawan, sehingga karyawan di bebankan atas PPH21 pada pengobatan yg ditanggung perusahaan 85%.

Bolehkah biaya pengobatan pada karyawan di kenakan pajak PPH21…? Bagaimana dengan ketentuan dalam Surat edaran SE-03/PJ.23/1984 dan Pasal 4 ayat 3d UU no.36 thn 2008.

Mohon pencerahannya untuk landasan hukum yang terkait.

(Heri Yansah – Jakarta)

 

Jawab :

Kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Jadi apabila pegawai, karyawan, atau karyawati mendapatkan perawatan kesehatan dari suatu rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawati tersebut merupakan kenikmatan yang bukan obyek Pajak Penghasilan. Balas jasa tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, karyawan atau karyawati, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan. Pembayaran uang tunai tidak pernah diterima atau diperoleh oleh pegawai, karyawan, atau karyawati.

Oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja walaupun dalam bentuk tunai, tetapi dilakukan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada pegawai, karyawan atau karyawati, maka diterima pegawai, karyawan atau karyawati dalam bentuk kenikmatan sehingga pembayaran kepada rumah sakit tersebut tidak merupakan beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam menghitung penghasilan netto pemberi kerja tersebut.

Jadi dalam hal ini tidak benar bila perusahaan memasukkan biaya berobat yg ditanggung ke dalam komponen penghasilan dan dikenakan PPh 21 karena manfaat yang diterima dalam bentuk natura (bukan bentuk uang), sehingga bukan merupakan objek pajak. Perusahaan dapat memasukan biaya pengobatan sebagai biaya tersendiri terpisah dari biaya gaji dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.

hit pph psl21

Cara menghitung tunjangan PPh dengan metode gross up

Tanya :

Halo, Salam kenal sebelumnya. Kalau boleh saya ingin bertanya mengenai PPh 21, mengenai pajak karyawan tetap. Misalnya gaji saya nett 3jt, dimana yg bayar PPh itu dr pihak perusahaan..jadi say aingin nya THP setelah dikurangin pajak tersebut tetap 3jt. bagaimana cara perhitungan nya? Mohon informasi nya. Terima kasih

Bp. Jhonsen Wijaya – Jakarta

 

Jawab :

Salam kenal juga Pak Jhonsen. Perhitungan tunjangan pajak yang dimaksud dapat dihitung dengan metode gross up :

Gaji : 3.000.000 X 12 = 36.000.000
Biaya Jabatan (5%) : (1.800.000)
PTKP misal TK/0 : (24.300.000)
—————————————–
9.900.000

Rumus Gross Up PPh 21 :

——–PKP—– —-Rumus Mencari Tunjangan PPh—-
…….. s/d 47.500.000………………. ( PKP setahun – 0 ) X 5/95 + 0
> 47.500.000 s/d 217.500.000.. PKP Setahun – 47.500.000 x 15/85 + 2.500.000
> 217.500.000 s/d 405.000.000… PKP Setahun – 217.500.000 x 25/75 + 32.500.000
> 405.000.000 s/d …………………… PKP Setahun – 405.000.000 x 30/70 + 95.000.000

Berarti tunjangan PPh 21 per tahun :
(9.900.000 – 0) X 5/95 + 0 = Rp. 521.052,-

Tunjangan PPh 21 per bulan :
521.052 : 12 = Rp. 43.421,-

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.
Terima kasih.

 

Logo MT Tax

Aspek Perpajakan Persero Commanditair (CV)

  1. Pengantar

Meskipun secara hukum terdapat berbagai perbedaan antara PT (Perseroan Terbatas) dengan CV (Comanditaire Venootscha); namun dalam sudut pandang perpajakan keduanya merupakan Wajib Pajak Badan. Hal ini diuraikan dalam UU KUP (pasal 1 ayat 3) sbb :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Sesuai dengan definisi mengenai Badan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU KUP tersebut, Wajib Pajak Badan merupakan :

  • sekumpulan orang dan/atau modal;
  • baik yang melakukan kegiatan usaha;
  • maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Wajib Pajak badan meliputi :

  • perseroan terbatas,
  • perseroan komanditer,
  • perseroan lainnya,
  • badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
  • firma,
  • kongsi,
  • koperasi,
  • dana pensiun,
  • persekutuan,
  • perkumpulan,
  • yayasan,
  • organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
  • lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan
  • bentuk usaha tetap
  1. Kewajiban Pajak bagi CV

Sebagaimana kewajiban WP Badan pada umumnya; kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV adalah sbb :

  1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri :
  • Mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Apabila CV telah memenuhi syarat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka CV juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri agar dikukuhkan sebagai PKP.
  • Selain itu, apabila anggota perseroan (Anggota CV), baik persero aktif maupun persero diam belum memiliki NPWP, maka sebaiknya masing-masing anggota perseroan juga mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili masing-masing anggota perseroan untuk memperoleh NPWP.

Pendaftaran dilakukan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan CV. Cara mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP/ dikukuhkan sebagai PKP adalah sbb :

1). Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak,

2). Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap ke KPP setempat dan dilampiri dengan document-document yang disyaratkan sbb :

  • Photocopy Akta Pendirian CV
  • Photocopy KTP (Identitas Pengurus/pesero aktif); Jika anggota pesero sudah memiliki NPWP pribadi lebih baik jika dilampirkan photocopinya -tambahan saja-.
  • Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan tempat kegiatan usaha) dari kelurahan setempat
  • Surat Kuasa bermaterai -jika pengurusan dikuasakan kepada pihak lain-

Dalam praktek, pada umumnya SKT dan kartu NPWP akan diterbitkan dalam waktu 1- 3 hari kerja setelah pendaftaran. Jika pada saat mendaftarkan CV sekaligus mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka selanjutnya petugas DJP akan melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan usaha, untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka selanjutnya KPP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP.

  1. Kewajiban CV setelah memiliki NPWP dan/atau setelah dikukuhkan sebagai PKP :

Setelah CV memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, maka CV memiliki kewajiban untuk :

  • Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.
  • Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya
  • Bagi CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka selain kewajiban tersebut di atas, juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPn BM.

Kewajiban pajak tersebut pada dasarnya telah tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh KPP bersamaan dengan penerbitan kartu NPWP. Dalam formulir SKT, Jenis kewajiban pajak yang tercantum telah dicetak dengan format standart dan hanya menginformasikan jenis pajak sesuai pasal yang mengaturnya, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Bagi petugas pajak atau orang yang sehari-hari berkecimpung di bidang pajak, tentu sudah memahami maksud dari aneka jenis kewajiban pajak yang tercantum dalam SKT tersebut. Lain halnya bagi wajib pajak baru yang seringkali masih awam terhadap perpajakan, tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sayangnya, jarang sekali petugas di bagian pelayanan (yg mengurusi pendaftaran NPWP) yg memberikan gambaran/penjelasan terhadap wajib pajak baru tersebut. Pun juga tidak ada buku panduan ringkas (semacam buku saku perpajakan gitu) yang diberikan oleh DJP untuk Wajib Pajak baru ini. (ssstt… kabar baiknya : Ada kerjaan buat konsultan pajak 🙂 )

Jenis-jenis pajak yang tercantum dalam SKT terdiri dari :

  1. PPh Pasal 4 (2)
  2. PPh Pasal 15
  3. PPh Pasal 19
  4. PPh Pasal 21
  5. PPh Pasal 22
  6. PPh Pasal 23
  7. PPh Pasal 25
  8. PPh Pasal 26
  9. PPh Pasal 29

Dalam SKT tidak tercantum mengenai kewajiban PPN. Hal ini karena yang memiliki kewajiban PPN hanya wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP, yang mana surat SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) terpisah dari SKT.

Sembilan jenis kewajiban pajak seperti yang tercantum dalam SKT tersebut, jika dikelompokkan sesungguhnya hanya terdiri dari 2 kewajiban besar seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu :

  1. Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak sendiri (dalam hal ini CV). Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu :
  • PPh Pasal 4 (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 19
  • PPh Pasal 25
  • PPh Pasal 29
  1. Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya, yang terdiri dari :
  • PPh Pasal 4 (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23
  • PPh Pasal 26

Untuk PPh pasal 4 (2) dan PPh pasal 15 merupakan PPh final, dimana sistem pengenaannya ada yang melalui pemotongan oleh pihak lain, maupun dibayar sendiri oleh penerima penghasilan sehingga termasuk dalam dua kategori di atas.

Singkatnya, kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV setelah memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sama seperti kewajiban pajak WP Badan lainnya.

Pajak UKM Bakal Gerus Laba Pengusaha Kecil

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) final kepada para pengusaha kecil dan menengah sebesar 1 persen dari omzet bulanan.

Peraturan yang berlaku sejak Juli 2013 ini menyasar pengusaha UKM beromzet hingga maksimal Rp 4,8 miliar setahun dan memenuhi syarat tertentu, antara lain tempat usaha permanen.

Pengusaha UKM harus menyetor sendiri pembayaran pajak ke rekening negara setiap bulan. Sebab ketentuan ini bersifat self assesment alias kesadaran pengusaha sendiri. Nah, di musim laporan Surat Pemberitahuan Pajak bulan Maret ini, pengusaha UKM harus melaporkan pembayaran pajak yang telah mereka bayar.

Sejumlah pengusaha UKM merasa kewajiban ini membuat mereka pusing tujuh keliling. Sebab beban usaha mereka meningkat. “Sudah ada pajak, ada kenaikan upah buruh dan tarif listrik,” kata Dwita Roesmika pemilik toko oleh-oleh Cak Cuk Surabaya.

Semua pungutan itu, termasuk pajak, laba usaha Dwita tergerus sampai 20 persen. Dalam sebulan Dwita bisa mengantongi omzet Rp 300 juta, dengan laba bersih sekitar 30 persen-40 persen dari omzet. Hingga kini, Dwika belum bisa melakukan apapun untuk mengimbangi penurunan laba tersebut.

Opsi menaikkan harga jual belum bisa dilakukan karena takut konsumennya kecewa. Mungkin Dwika akan menekan biaya produksi. “Paling pas menaikkan harga saat mau Lebaran,” katanya.

Dwika menilai aturan tentang perpajakan untuk UKM itu  belum jelas karena tanpa sosialisasi. Tapi jika tidak membayar pajak, Dwika ngeri mendapat sanksi. “Saya hanya pasrah,” ujarnya.

Keberatan yang sama juga disampaikan oleh Eko Trusulo, pemilik PT Bahana Unindo Teknik di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini memproduksi komponen berbagai otomotif.  Menurut Eko, pungutan pajak 1 persen itu memberatkan. Terlebih ia harus membayar langsung dan melaporkan melalui surat pemberitahuan (SPT) bukti pembayaran pajak tersebut.

Untuk menekan kerugian dari kenaikan pajak ini, Eko memilih menggenjot produksi dari tadinya 400.000 komponen mobil menjadi 500.000 komponen setiap bulan. Menurutnya, itu belum bisa mengompensasikan penurunan laba bersih yang didapatnya. Soalnya selain pajak, ia juga harus membayar upah buruh lebih mahal dan kenaikan tarif listrik.

Khusus tarif listrik, ia tak habis pikir kenapa terus naik. Eko berharap, pemerintah menunda rencana kenaikan tarif listrik golongan industri pada Mei 2014 agar diberlakukan secara bertahap mulai 2015. “Supaya tidak membebani pendapatan kami,” ujar Eko.

Suparno, pemilik waralaba Ayam Lepaas juga keberatan. Sebab, selain pungutan pajak 1 persen dari pusat, ada juga pungutan pajak dari pemerintah daerah. Ia berharap, pungutan pajak itu cukup dari satu pintu saja. “Karena selain memberatkan, pungutan ganda itu juga membuat para pengusaha bingung,” jelasnya.

Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, Levita Supit bilang, pengusaha UMKM yang paling terpukul adalah sektor usaha yang memiliki margin bersih paling kecil. Misalnya, pengusaha ritel yang mengambil margin bersih sekitar 3 persen-4 persen dari omzet.  Kini, pengusaha golongan ini hanya bisa menikmati margin bersih kurang dari 3 persen gara-gara pajak memungut 1 persen dari omzet.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengklaim, tidak semua pengusaha UMKM terbebani pajak 1 persen dari omzet. Buktinya, kata dia, kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM cukup tinggi. “Tapi memang belum semua melakukan karena ada juga yang belum tahu,” ujar Kismantoro.

Sumber : Tribunnews.com

Kewajiban NPWP bagi wanita

Lika-liku Wanita Ber-NPWP

Dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya boleh mendaftarkan NPWP-nya sendiri. Apakah hal ini juga berlaku dengan Istri yang telah bekerja, tidak pisah harta, namun suaminya telah berNPWP?

Sebetulnya bagi wanita yang telah menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta pada dasarnya boleh jika ingin mempunyai NPWP sendiri, tetapi itu tidak wajib. Ketika wanita itu tidak memilih untuk mempunyai NPWP sendiri maka boleh rnenggunakan NPWP suaminya. Karena sesuai dengan Pasal 8 UU PPh juga disebut bahwa pada dasarnya pajak itu mengakui satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis; bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan suaminya.

Sebenarnya itu boleh saja rnenggunakan NPWP suaminya. Hanya saja mungkin dari sisi pemberi kerja itu butuhnya nama yang sama dengan karyawannya. Kalau yang tertulis di NPWP adalah nama suaminya, takut dianggap bukan karyawan sehingga pemotongannya dikenakan tarif yang lebih tinggi 20%. Kalau memang tidak mau menggunakan NPWP tersendiri, sebaiknya minta di•print lagi NPWP suami namun atas nama si istri. Jadi mungkin hanya kode belakangnya saja yang menjadi “001”.

Jadi pada dasarnya si wanita tersebut tidak wajib ber-NPWP. Kalau la ingin mendaftarkan dirinya sendiri sehingga NPWP-nya berbeda dari suaminya itu boleh saja. Hanya saja perlu diberikan pengertian ke HRD-nya. kalau karyawati bekerja bukan berarti harus mempunyai NPWP sendiri. Jadi kalau wanita yang tidak mempunyai NPWP sedangkan suaminya punya, ya pakai NPWP suaminya saja. Tapi kalau mau yang tercetak nama si istri sendiri sebagai karyawan, ya udah minta dicetak lagi NPWP-nya dengan kode belakang ”001”

Lalu bagaimana pelaporan pajak istri yang menggunakan kode belakang NPWP ”001” tersebut, apakah tetap ikut dengan suami atau terpisah ?

Sebetulnya kalau yang teknisnya hingga mendetil seperti itu saya sendiri belum tahu persis. Namun logikanya kalau seperti WP Badan yang mempunyai cabang. Jadi menurut saya yang wajib lapor itu adalah suami. Sedangkan penghasilan istri nanti akan diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya, bahwa penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja sudah dipotong pajaknya tersendiri (final). Sampai sekarang sifatnya juga masih final kan

Sebenarnya untuk kepentingan apa saja wanita membuat NPWP sendiri ?

Kalau mempunyai NPWP sendiri ya mungkin akan lebih memudahkan suatu administrasi. Artinya (kayaknya saya bilang ‘misalnya’, bukan ‘artinya’) begini, ada juga suami istri yang ingin mengajukan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) atas nama istri. Meskipun suami istri tersebut tidak mempunyai perjanjian pisah harta, namun istri ingin atas namanya, baik KPRnya maupun rumahnya. Noh dalam hal terjadi seperti itu, kebanyakan bank, setahu saya juga mensyaratkan NPWP-nya itu nama si istri sendiri. Meskipun kita jelaskan bahwa kalau kita tidak mempunyai perjanjian pisah harta, tapi rumahnya ingin atas nama istrinya, biasanya pihak bank akan menolak jika kita memakai NPWP suami, karena dokumen KPR atau lainnya itu paling tidak harus sama. Salah satu kelebihan lainnya, jika ada masalah keluarga. Misalnya ribut dengan suaminya, dia tidak perlu daftar NPWP lagi karena sudah punya NPWP sendiri. Benefit lainnya lagi dia juga bisa mendapatkan pembebasan Fiskal Luar Negeri. Saya belum tahu persis apakah nanti kalau pakai NPWP suaminya, istrinya juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal atau tidak, karena sampai sekarang belum ada peraturan yang menjelaskannya. Tapi yang jelas kalau di UU KUP, wanita yang sudah kawin dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta itu boleh melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan memiliki NPWP sendiri.

Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (hmm.. sepertinya saya bilang ”kalau” bukan ”lalu”) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban pajaknya masing-masing.

Kalau dari sisi penghematan pajak atau segala macam sih saya bilang enggak ada benefit yang terasa. Misalnya pajaknya akan lebih rendah karena pajaknya dihitung masing-masing. Enggak juga. Karena kalau satu keluarga apakah ia mempunyai perjanjian pisah harta atau tidak, suami istri perhitungan pajaknya kan harus digabung terlebih dahulu.

Jadi wanita yang kode belakang NPWP-nya ”001” kalau dia Ingin kewajiban pajaknya jadi satu dengan suami, Sedangkan kewajibannya Ingin sendiri, maka NPWP-nya pun berbeda, begitu ?

(sepertinya saya menjawab ‘Betul, tapi toh” namun kata “betul” tidak tertulis) Tapi toh tetap penghasilan istrinya diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya bahwa sudah dikenakan pajak tersendiri, sehingga tidak perlu digunggung perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya. Artinya dalam SPT Tahunan suami, penghasilan istri yang telah dikenakan pajak tersendiri juga tetap diinformasikan. ltu tujuannya supaya nanti ketika ada pengecekan daftar harta itu menjadi nyambung. Siapa tahu hartanya itu dibeli dari penghasilan bersama . Jadi jangan sampai penghasilan suaminya menjadi lebih rendah dari pertambahan harta misalnya, padahal harta itu sebenarnya telah diperoleh dari penghasilan istri yang tetah dikenakan pajak juga. Agar tidak menimbulkan pertanyaan atau mungkin asumsi orang pajak yang menganggap bahwa ada penghasilan yang tidak dilaporkan suami, karena itulah sebaiknya penghasilan istri tadi semestinya tetap diinformasikan.

Bagaimana untuk wanita yang belum dewasa, apakah dia juga bisa ber-NPWP?

Sebenarnya kalau anak yang belum dewasa pada dasarnya ikut dengan orang tuanya. Di Pasal 8 UU PPh juga diatur kalau untuk anak yang belum dewasa perlakuannya seperti itu. Bahkan di UU PPh baru, penghasilan anak yang belum dewasa darimanapun sumbernya. digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. lalu kalau ada kredit pajak segala macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya.

Tapi kalau ayahnya belum mempunyai NPWP?

Sebenarnya yang wajib mempunyai NPWP itu kepala keluarga. Semua orang yang sudah mempunyai penghasilan Itu kan wajib mempunyai NPWP, nah penghasilan ini kan tidak melulu dilihat dari penghasilan si ayahnya saja. Misalnya, katakan saja, ayahnya tidak bekerja tetapi mungkin anaknya potensial berpenghasilan besar, berarti ayahnya yang wajib mempunyai NPWP. Karena penghasilan anak yang belum dewasa dianggap sebagai penghasilan orang tua.

Bagaimana Jika anak yang sudah berpenghasilan ini yatim piatu ?

Tergantung, apakah orang tuanya sebelum meninggal sudah mempunyai NPWP atau belum. Kalau misalnya warisannya belum dibagi, maka si anak ini menggunakan NPWP orang tuanya. Karena penghasilan dari warisannya itu juga dilaporkan dari warisan yang belum terbagi, si anak yang belum dewasa ya lapornya tetap menggunakan NPWP orang tuanya tetapi subjeknya sudah berganti menjadi warisan yang belum terbagi.

Tapi bagaimana ketika dia menjadi yatim piatu orang tuanya ltu belum ber-NPWP, Apakah anaknya ini sudah diharuskan untuk mendaftar NPWP?

Semestinya sih ada walinya. Karena anak yang belum dewasa itu belum bisa melakukan tindakan hukum. Mempunyai NPWP itu kan salah satu tindakan hukum.

Jika pada saat menikah sang suami belum ber-NPWP, apakah suami tersebut harus mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP?

Kalau menurut saya solusinya bisa salah satunya. Kalau suaminya mau mendaftarkan, terus istrinya juga mempertahankan NPWP-nya sendiri. Jadi masing-masing mempunyai NPWP sendiri yah. Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan.

Kalau misalnya ada suami istri bercerai dan diputuskan anaknya ikut dengan ibunya, lalu siapakah yang berhak atas tambahan PTKP anaknya itu?

Ibunya. Karena wanita yang tidak menikah, artinya sudah berpisah itu boleh menanggung tanggungan, seperti anak angkat atau anak kandung yang ikut dengannya. Dalam hal orang tuanya telah bercerai, lalu anaknya telah memperoleh penghasilan. Bila pengadilan sudah memutuskan secara legal anak tersebut ikut ibunya maka baik tambahan PTKP-nya maupun penghasilan dari si anak yang belum dewasa ini adalah milik ibunya.

Persyaratan NPWP Orang Pribadi

Untuk mendapatkan kartu NPWP, yang terlebih dahulu perlu Anda ketahui adalah persyaratan administrasinya. Walaupun prosesnya tidak lama, namun jika salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka sesuai dengan peraturan permohonan NPWP Anda tidak dapat dilayani. Jadi pastikan Anda melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Syarat NPWP untuk Pegawai atau Karyawan

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
  2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
  3. fotokopi SK PNS atau Keterangan Kerja dari Tempat Anda Kerja
  4. Isi Formulir Pendaftaran (sudah Tersedia di Kantor Pajak)

Syarat NPWP untuk Wiraswasta

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan
  3. Isi Formulir Pernyataan usaha bermaterai 6000 (sudah Tersedia di Kantor Pajak, materai harap bawa dari rumah)
  4. Isi Formulir Pendaftaran (sudah Tersedia di Kantor Pajak)

Syarat NPWP untuk Suami Istri NPWP Masing-masing

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
  1. fotokopi Kartu NPWP suami;
  2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
  4. fotokopi SK PNS atau Keterangan Kerja dari Tempat Anda Kerja
  5. Isi Formulir Pendaftaran (sudah Tersedia di Kantor Pajak)

 

apa-kata-dunia